Tujuan utama otonomi daerah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat ( public welfare ) yang lebih tinggi serta memberikan pelayanan yang lebih baik ( public service delivery ). Tujuan ini tidak mungkin dapat terwujud seketika, karena memang tidak ada hubungan langsung oto…

Sebagai implikasi dari pemberlakuan otonomi daerah seluas-luasnya semenjak 1 Januari 2001, daerah memiliki beban urusan pemerintahan yang sangat berat. Secara filosofis, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang ampuh untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan…

Ketika euphoria reformasi total bergulir tahun 1998, tatanan makro sistem politik dan sistem pemerintahan RI turut berubah secara fundamental pula. Ide executive heavy yang terkandung dalam UUD 1945 pra-amandemen, tiba-tiba bermetamorfosis menjadi legislative heavy . Dampa…

Kebijakan pemerintah untuk membuka perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur pada skala besar (1,8 juta hektar), telah mengundang polemik yang cukup tajam di tengah masyarakat. Pada satu sisi, kelompok yang pro dengan kebijakan ini berargumen ba…

Belum lama ini, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan dalam rangka memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Salah satu langkah yang cukup penting adalah keluarnya Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi, yang bertujuan untuk memperkuat kelembag…